Hati-Hati..!! Ini Strategi Snouck Hurgronje Dalam Menghancurkan Islam
Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya adalah beragama Islam. Timbulnya aneka perlawanan seperti perang Paderi (1821-1827), Perang Diponegoro ( 1825-1830), Perang Aceh(1873-1903) dan perang lainnya. Perang ini terjadi karena kobaran api jihad fi sabilillah dalam mengusir penjajah kafir dari bumi Nusantara. Namun karena Pemerintah Hindia Belanda kurang pengetahuan yang tepat mengenai Islam. Pada awalnya Belanda tidak berani mencampuri agama ini secara langsung. Sikap Belanda dalam masalah ini dibentuk oleh kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan. Disatu pihak Belanda sangat khawatir akan timbulnya pemberontakan orang Islam Fanatik. Sementara dilain pihak Belanda sangat optimis bahwa keberhasilan kristenisasi akan segera menyelesaikan semua persoalan. Dalam hal ini Islam sangat ditakuti, karena dianggap mirip dengan Katolik. Hubungan antara umat Islam di kepulauan ini terutama para ulamanya dengan pemerintahan Turki semula diduga sama dengan hubungan antara umat katolik dengan Paus di Roma.
Baca juga: Kebijakan Politik Belanda Terhadap Umat Islam di Indonesia.
Akan tetapi pada waktu itu Pemerintah Hindia Belanda belum berani mencampuri masalah Islam, dan belum adanya adanya kebijakan yang jelas mengenai masalah ini. Di samping karena belum memiliki pengetahuan mengenai Islam dan bahasa arab, pada waktu itu Pemerintah Hindia Belanda belum mengetahui sistem sosial Islam. Keengganan mencampuri masalah Islam ini tercermin dalamUndang-undang Pemerintah Hindia Belanda. Sehingga pada Tahun 1865 Pemerintah Hindia Belanda tidak sudi memberikan bantuan bagi pembangunan Masjid kecuali kalau ada alasan yang istimewa. Kepentingan pemerintah kolonial dalam hal ini hanya terbatas pada memelihara agar penduduk tidak terpaksa memberikan uang baik untuk pembangunan dan perbaikan masjid.
Tetapi kebijaksanaan untuk tidak mencampuri urusan agama Islam nampak tidak konsisten karena tidak adanya garis yang jelas. Dalam masalah Haji misalnya, ternyata Pemerintah Hindia Belanda tidakbisa menahan diriuntuk tidak campur tangan. Justru para jamaah haji sering dicurigai, dianggap fanatik dan pemberontak. Pada tahun 1859, Gubernur Jenderal dibenarkan mencampuri masalah agama bahkan harus mengawasi setiap gerak gerik para ulama, bila dipandang perlu demi ketertiban dan keamanan. Di sini terlihat bahwa kebijakan tidak mencampuri masalah agama hanya bersifat sementara karena belum dikuasainya masalah islam sepenuhnya.
Setelah kedatangan Snouck Hurgronje pada tahun 1889, barulah Pemerintah Hindia Belanda mempunyai kebijakan yang jelas mengenai masalah Islam. dimana dia melawan ketakutan Pemerintah Hindia Belanda yang selama ini terhadap Islam. Ditegaskannya bahwa Islam tidak dikenal lapisan kependetaan sebagaimana dalam kristen. Kyai tidak apriori fanatik. Pengulu merupakan bawahan pemerintah pribumi dan bukan atasannya. Ulama independen bukanlah komplotan jahat, sebab mereka hanya menginginkan ibadah. Pergi haji ke Mekkah pun bukan berarti fanatik yang berjiwa pemberontak.
Sebagai kolonialis, Pemerintah Hindia Belanda memerlukan inlandsch politieh yakni kebijakan mengenai pribumi, untuk menguasai dan memahami pribumi. Agaknya dengan enampilkan politik Islamnya, Snaouck Hurgronje berhasil menemukan seni memahami dan menguasai pribumi yang sebahagian besar muslim itu. Dialah arsite keberhasilan politik Islam Pemerintah Hindia Belanda yang paling legendaris, yang telah melengkapi pengetahuan Pemerintah Hindia Belanda tentang Islam. Terutama dalam bidang sosial dan politik, di samping berhasil meneliti mentalitas ketimuran dan Islam.
Sekalipun Snouck Hurgronje menegaskan bahwa pada hakikatnya orang Islam di Indonesia itu penuh damai, namun diapun tidak buta terhadap kemampuan politik fanatisme Islam. Bagi Snouck Hurgronje, Musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, Melainkan Islam sebagai doktrin politik. Ia tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa islam sering kali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Waaupun Islam di Indonesia banyak bercampur dengan kepercayaan Anemisme dan Hindu, namun diapun tahu bahwa orang Islam di negeri ini pada waktu itu memandang agama sebagai alat pengikat kuat yang membedakan dirinya dengan lain lain. Dalam kenyataan memang Islam di Indonesia berfungsi sebagai titik pusat identitas yang melambangkan perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda yang kristen dan asing.
Menghadapi medan seperti ini Snouck Hurgronje membedakan Islam dalam arti "ibadah" dengan Islam sebagai "kekuatan sosial politik". Dalam Hal ini Snouck Hurgronje membagi masalah Islam atas tiga katagori, Yakni:
- Bidang agama murni dan ibadah
- Bidang sosial kemasyarakatan
- Bidang politik
Dalam bidang agama murni atau ibadah, Pemerintah Hindia Belanda pada dasarnya memberi kebebasan kepada umat islam untuk melaksanakan ajaran agamanya, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.
Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Bahkan mereka membantu rakyat yang akan menempuh jalan tersebut.
Tetapi dalam bidang ketatanegaraan, Pemerintah Hindia Belanda harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan-Islamisme.
Sehubungan dengan politik Snouck Hurgronje tersebut perlu digaris bawahi, bahwa latar belakang Pemerintah Hindia Belanda tidak mencampuri bidang agama murni atau ibadah ini, tidaklah terlepas dari adanya asumsi tentang terjadinya evolusi meninggalkan agama. Sedangkan campur tangan dari luar dipandangnya justru akan menghambat proses evolusi tersebut.
Tetapi sikap yang demikian keras terhadap Pan-Islamisme yang menyebabkan mereka dapat menghancurkan perjuangan Kaum Muslimin dalam rangka membebaskan diri dari penjajahan Belanda.
Sumber:
Buku: Politik Islam Hinda Belanda
Oleh: Aqib Suminto